Updates.
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menyoroti lemahnya tingkat keamanan data siber instansi negara, sehingga bisa diretas dan bocor di tengah masyarakat secara beruntun beberapa waktu belakangan ini. Kelompok peretas itu dikenal dengan nama ‘Bjorka’. Menurut Fadli, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harusnya menjadi garda terdepan untuk mengamankan data siber tersebut.
“Harus ada auto kritik juga ya, beberapa institusi seperti Kominfo dan BSSN kan harusnya ikut menjadi Garda terdepan untuk mengamankan siber kita. Apa lagi siber dari institusi negara atau pejabat-pejabat negara masa dijebol oleh orang perorangan atau suatu kelompok, yang menurut saya ini menjadi satu warning bagi kita bahwa kita ini masih lose di dunia siber, ” jelas Fadli saat ditemui Media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, di era digital saat ini menjadi sangat penting untuk setiap lembaga negara untuk mampu berlindung dari peretasan data yang membahayakan, apalagi yang sifatnya rahasia atau konfidensial. “Bisa mengganti ganggu keamanan negara, dijual di darkweb dan sebagainya. Harus ada warning, apa yang dilakukan presiden (membentuk tim khusus atasi Bjorka) adalah salah satu keseriusan menanggapi ini tetapi seharusnya kementerian dan lembaga terkait harus intropeksi, jangan hanya melaporkan hal-hal yang baik tetapi sebenarnya tidak, ” papar Fadli.
Hacker Bjorka sebelumnya menjual data pengguna sampai mengumbar ada kebocoran data registrasi SIM card prabayar yang isinya meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nomor telepon, dan tanggal registrasi, bahkan membocorkan data beberapa lembaga negara. “Saya kira intervensi ini sangat penting, untuk meningkatakan kewasapadaan lebih serius untuk mengingatkan secara keamanan, ini juga menunjukan siber kita masih di bawah standar, ” tutup Fadli. (we/sf)
Lukman Hakim 
Indonesiasatu.co.id 
Tony Rosyid 
